Ambon,TikMalukuNews.com-Keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Pemkab MBD) untuk memindahkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari Pulau Lakor ke Pulau Moa kini berbuntut panjang. Warga Lakor yang sebelumnya menikmati akses BBM dengan harga normal, kini tercekik oleh harga bahan bakar yang melambung tinggi mencapai Rp25.000 hingga Rp50.000 per liter. Suara protes menggema. Rakyat menjerit. Ketidakadilan ini bukan lagi isu kecil, tapi bom waktu yang siap meledak bila terus diabaikan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Laipeny dari Fraksi Partai Gerindra, menyuarakan kegelisahan warga Lakor yang datang langsung menemuinya. Dalam keterangannya kepada wartawan, John menyebut bahwa masyarakat telah sangat menderita akibat kelangkaan BBM, ditambah lagi dengan lemahnya kehadiran pemerintah dalam menyikapi kondisi ini.
“Setelah SPBU dipindahkan dari Lakor ke Moa, masyarakat di Lakor tidak lagi punya akses langsung ke SPBU. Akibatnya, harga BBM jadi tak masuk akal Rp25 ribu, bahkan ada yang sampai Rp50 ribu per liter. Saya ditemui langsung oleh warga yang datang ke penginapan tempat saya menginap, mereka mengeluh keras. Mereka menjerit!” tegas Laipeny usai melaksanakan reses. Senin(15/9)
Lebih jauh, John Laipeny menyebut bahwa meskipun SPBU di Moa sudah beroperasi, itu pun masih tersendat karena berbagai kendala. Dampaknya berantai. Di wilayah-wilayah terdekat seperti Marcelah dan Babar Timur, suplai BBM tidak lancar karena SPBU dan agen tidak beroperasi secara rutin.
“Agen BBM yang seharusnya aktif di Babar Barat, sangat jarang beroperasi hingga Babar Timur. Kalau memang Gubernur dan Bupati punya orang dekat yang kelola SPBU di MBD, harusnya perintahkan mereka untuk buka operasi di Lakor, di Marcelah, dan di Babar Timur. Ini soal keadilan distribusi, bukan cuma soal bisnis,” ujarnya tajam.
Bukan hanya urusan BBM, dampak sosial-ekonomi dari pemindahan SPBU ini makin meluas. John mengungkapkan, masyarakat Lakor dulunya menyumbangkan lahan kebun mereka untuk pembangunan ibu kota kabupaten, sebuah pengorbanan yang tidak kecil. Tapi apa balasannya?
“Lahan mereka dibebaskan untuk pembangunan pusat pemerintahan, kebun mereka hilang. Sekarang mereka harus berkebun jauh dari rumah. Dulu bisa jalan kaki, sekarang butuh motor — tapi harga BBM justru mencekik. Bagaimana mereka mau bertani?” tanya John dengan nada geram.
Pemandangan memilukan juga terjadi di beberapa titik di Lakor, di mana anak-anak sekolah terpaksa menjual kelapa muda di pinggir jalan untuk membantu ekonomi keluarga.
“Saya tanya langsung anak-anak itu, kenapa jual kelapa muda? Mereka jawab, ‘Ini untuk bantu orang tua cari uang, Bapak.’ Ini potret nyata krisis ekonomi di MBD. Kalau pemerintah daerah masih menutup mata, ini jelas kejahatan struktural!” seru John.
John meminta Pertamina dan Pemerintah Daerah segera turun tangan. Sebagai bagian dari Komisi II DPRD yang bermitra langsung dengan Pertamina, ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Pertamina harus buka mata, lihat kondisi ini. Pemkab juga jangan hanya sibuk dengan proyek-proyek pusat, tapi buta terhadap penderitaan rakyat di pelosok. Lahan rakyat sudah diambil, hak hidup mereka jangan ikut dirampas!” pungkasnya.
Di tengah penderitaan rakyat, pemerintah daerah seolah kehilangan arah. Distribusi BBM kacau, perputaran uang stagnan, dan kendaraan hanya dimiliki segelintir orang yang mampu membeli BBM dengan harga selangit. Masyarakat hanya bisa berharap pada tindakan cepat dari wakil rakyat dan pemerintah pusat.
Lakor hari ini adalah potret nyata dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Apa gunanya pembangunan infrastruktur megah, jika rakyat tidak lagi bisa mengakses BBM untuk bekerja, bertani, atau bahkan mengantar anak sekolah?
Warga Lakor tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin keadilan. Mereka hanya ingin hidup yang layak. Dan itu bukan permintaan yang berlebihan itu adalah hak mereka sebagai warga negara Indonesia.(TMN-01)
