AMBON, TikMalukuNews.com – PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru resmi menerapkan Sistem Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Implementasi tersebut diluncurkan di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, pada Kamis (17/9/2026), sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bendahara dan pengelola keuangan OPD, serta jajaran Bank Maluku Malut.
Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026), mengatakan penerapan SP2D Online melalui SIPD RI merupakan bentuk sinergi antara Bank Maluku Malut dan Pemkab Kepulauan Aru untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya tentang mengubah proses pencairan SP2D dari manual menjadi online, tetapi bagaimana kita membangun sinergi untuk mempercepat digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah,” ujar Syahrisal.
Menurutnya, melalui sistem tersebut, proses pencairan dana yang sebelumnya membutuhkan penyampaian dokumen SP2D ke bank kini dapat dilakukan secara online dan terintegrasi.
Setelah seluruh tahapan dan verifikasi di pemerintah daerah selesai, SP2D dapat diteruskan secara elektronik melalui SIPD RI untuk diproses Bank Maluku Malut.
“Bank Maluku Malut berkomitmen untuk terus hadir dan mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,” katanya.
Implementasi SP2D Online tersebut mendukung berbagai transaksi belanja pemerintah daerah, di antaranya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja barang dan jasa, serta transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambah Uang Persediaan (TU).
Selain mempercepat proses pencairan, integrasi sistem juga mendukung proses pembayaran pajak yang berkaitan dengan transaksi pemerintah daerah secara terintegrasi. Hal ini diharapkan memberikan kemudahan bagi bendahara dan pengelola keuangan OPD dalam menjalankan tugasnya.
Syahrisal menambahkan, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Maluku Malut sebagai Bank Pembangunan Daerah sekaligus pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Bank Maluku Malut juga telah menyiapkan dukungan sistem dan infrastruktur untuk menghubungkan SIPD RI dengan sistem perbankan sehingga transaksi dapat diproses secara elektronik, aman, dan tercatat dengan baik.
Ia menegaskan, digitalisasi transaksi daerah tidak akan berhenti pada sisi belanja. Ke depan, Bank Maluku Malut akan terus mendorong pengembangan layanan digital pada sisi pendapatan daerah, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online.
“Kami berharap ekosistem transaksi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat semakin digital dan terintegrasi serta memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menyambut baik penerapan SP2D Online melalui SIPD RI. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melakukan transformasi pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyambut baik implementasi SP2D Online melalui SIPD RI. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk terus melakukan transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi, sehingga prosesnya menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Timotius.
Ia berharap sinergi antara Pemkab Kepulauan Aru dan Bank Maluku Malut terus diperkuat, tidak hanya melalui SP2D Online, tetapi juga berbagai inovasi dan layanan digital lainnya yang mendukung ETPD.
Timotius juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya bendahara dan pengelola keuangan OPD, dapat memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.
Dengan penerapan SP2D Online, proses transaksi pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat dipantau secara optimal.
Bank Maluku Malut menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Pemkab Kepulauan Aru dalam mengembangkan layanan perbankan dan sistem pembayaran daerah.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang semakin digital, terintegrasi, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(TMN-01)
