JAKARTA,TikMalukuNews.com– Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat penyelesaian hak masyarakat terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat menghadiri rapat Percepatan Pelaksanaan Operasional PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, yang dipimpin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah langkah percepatan menuju pelaksanaan pembangunan fisik Blok Masela, termasuk penyelesaian persoalan lahan dan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak.
Dalam rapat, Wakil Menteri ESDM bersama Gubernur Maluku menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mempercepat proses appraisal dan verifikasi data terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi dari total area 662 hektare.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian hak masyarakat dan pembayaran ganti untung dapat dilakukan secara tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan pendataan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Timdu dan Satgas, telah teridentifikasi masyarakat dan objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Data tersebut mencakup 556 pemilik kebun, 7.048.439 tanaman tumbuh, tiga unit rumah tinggal permanen, serta 479 unit rumah kebun atau walang.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, penyelesaian hak masyarakat secara adil, tepat sasaran, dan tepat waktu menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan Blok Masela.
“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman akan segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober,” tegasnya.
Menurut Gubernur, penyelesaian hak masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian bagi warga terdampak sekaligus memastikan pembangunan fisik proyek dapat berjalan tanpa kendala di lapangan.
“Kita ingin pembangunan ini berjalan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik. Data harus benar, proses harus transparan, dan masyarakat harus memperoleh haknya secara tepat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Maluku juga terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Pusat, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target.
Proyek LNG Abadi Masela merupakan salah satu proyek strategis dalam agenda penguatan ketahanan energi nasional dan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Tanimbar melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Gubernur menegaskan, percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat terdampak agar manfaat proyek strategis tersebut dapat dirasakan masyarakat Maluku.
“Kita ingin Blok Masela menjadi momentum besar bagi kemajuan Maluku. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (DM)
