tik maluku

MTH Smart Modernisasi Layanan Pendidikan, Integrasikan Pelayanan Guru

MALRA, TikMalukuNews.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong modernisasi layanan pendidikan melalui aplikasi MTH Smart yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi guru

pemda malraJuli 12, 2026Oktober 15, 2026

Wabup Malra Tegaskan Sinergi Pemda dan Polri

MALRA, TikMalukuNews.com — Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra), Charlos Viali Rahantoknam, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga

Pemda MALRAJuni 30, 2026September 24, 2026

Kafilah Malra Raih Peringkat Ketiga MTQ XXXI Maluku

MALRA, TikMalukuNews.com — Kafilah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berhasil menorehkan prestasi dengan menempati peringkat ketiga pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat

Pemda MALRAJuni 28, 2026September 24, 2026

Pemda Malra Siap Gelar Nobar Piala Dunia 2026

MALRA, TikMalukuNews.com — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mulai mematangkan persiapan pelaksanaan nonton bareng (Nobar) Piala Dunia 2026 sebagai ruang hiburan bagi

Pemda MALRAJuni 25, 2026September 24, 2026

Pemkab Malra Perkuat Kerja Sama dengan Bank Maluku-Malut

MALRA, TikMalukuNews.com — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) memperkuat kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dalam meningkatkan layanan

Pemda MALRAJuni 22, 2026September 24, 2026

Bipati: SPM Pendidikan Malra Sangat Rendah, Kita Harus Instrospeksi Diri Bupati M. Thaher Hanubun mengatakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) saat ini hanya 58,21 persen, artinya masih sangat rendah dan merupakan pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera dituntaskan. “SPM 58,21 persen itu masih sangat rendah. Kalau rata-rata kemampuan matematika anak kita masih berada di angka 5,5, maka yang harus melakukan introspeksi adalah kita semua. Mulai dari Bupati, Kepala Dinas, pengawas, hingga guru. Harus ada semangat untuk mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan daerah lain,” kata Thaher, saat memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Langgur, Kamis (18/6/2026). Thaher menegaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya dibahas dalam rapat, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menyentuh langsung sekolah-sekolah hingga ke wilayah desa dan pulau terluar. Dalam upaya mempercepat peningkatan SPM Pendidikan, Bupati pun memyampaikan arahan strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran terkait. Pertama, mengakui kondisi ril pendidikan dan memperkuat kerja lapangan. Tidak boleh ada upaya menutupi persoalan yang terjadi di sekolah. “Kalau ada sekolah rusak, laporkan apa adanya. Camat, pengawas, dan kepala dinas harus turun langsung ke lapangan. Jangan menunggu viral baru bergerak. Data harus jujur karena dari data yang benar lahir kebijakan yang tepat,” ujarnya. Ia juga meminta program peningkatan kompetensi guru seperti MTSM dan NCSM terus dilaksanakan secara konsisten dengan pemanfaatan aplikasi monitoring secara real time. Arahan kedua, optimalisasi anggaran pendidikan yang tersedia. Meski alokasi dana pendidikan mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya, Bupati menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan rendahnya kinerja. “Anggaran boleh berkurang, tetapi semangat dan kreativitas tidak boleh turun. Dana BOS, program Hari Belajar Guru, dan seluruh instrumen pendukung harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” katanya. Arahan ketiga adalah memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah, khususnya ketersediaan listrik 24 jam di wilayah Kei Besar. Bupati menyebut saat ini 111 dari 113 desa telah menikmati layanan listrik penuh, sehingga sarana teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar. “Listrik sudah ada, jaringan semakin baik, fasilitas TIK juga tersedia. Tidak boleh lagi ada alasan mutu pendidikan tidak meningkat. Semua fasilitas yang ada harus digunakan untuk mendukung pembelajaran,” tegasnya. Arahan keempat adalah percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat 227 anak tidak sekolah dan ribuan anak usia sekolah yang memerlukan perhatian serius. Bupati meminta pembentukan operator ATS di tingkat kecamatan segera dilakukan serta mengoptimalkan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai solusi percepatan. “Jangan biarkan ada anak Maluku Tenggara kehilangan hak memperoleh pendidikan. Semua harus kita jangkau dan kembalikan ke jalur pendidikan,” ujarnya. Terakhir, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tanpa menutup-nutupi persoalan yang ada. Bupati pun meminta DPRD melalui Komisi II terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan, sementara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku diharapkan tetap memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan para guru dan pengawas untuk menjalankan tugas secara profesional demi masa depan generasi Maluku Tenggara. “Gaji dan tunjangan guru saat ini sudah jauh lebih baik. Balaslah dengan dedikasi dan kerja nyata untuk anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi terbesar daerah ini,”

MALRA, TikMalukuNews.com — Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, mengakui capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di daerah itu masih rendah.

Pemda MALRAJuni 19, 2026September 24, 2026