MALRA, TikMalukuNews.com — Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan setiap program pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tahun 2026 disebut sebagai momentum konsolidasi pemerintahan sekaligus percepatan kerja nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Thaher saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Thaher meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja seremonial dan mengutamakan program yang memiliki hasil terukur. Setiap perangkat daerah diminta bekerja cepat, terkoordinasi, serta memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Tahun 2026 adalah tahun konsolidasi dan percepatan kerja nyata. Program harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar laporan dan presentasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghindari ego sektoral. Menurutnya, pembentukan tim kerja harus diarahkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, bukan memperbanyak struktur birokrasi. Prinsip yang diterapkan adalah miskin struktur, kaya fungsi, dengan kinerja aparatur diukur berdasarkan kapasitas dan hasil kerja.
Dalam penanganan masalah sosial, Pemkab Malra akan memperkuat sinergi antara Dinas Sosial, OPD terkait, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan ohoi, tokoh agama, serta fasilitas kesehatan. Fokusnya mencakup anak terlantar, kenakalan remaja, perlindungan penyandang disabilitas dan lansia telantar, kemiskinan ekstrem, pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba, serta potensi konflik sosial.
Selain sektor sosial, pemerintah daerah juga mendorong pembenahan pasar, penguatan pengawasan distribusi dan harga, serta peningkatan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Thaher meminta ASN lebih responsif dan hadir di tengah warga. “Hadir di lapangan, bukan hanya di belakang meja. Kinerja diukur dari output nyata, bukan banyaknya rapat yang dihadiri,” katanya. (IST)
