AMBON,TikMalukuNews.com– Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Hendrik saat menghadiri pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Hotel Santika Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Bersama Rakyat, Berkarya Nyata untuk Maluku Bangkit” tersebut, Umar Ali Lessy resmi dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.
Di hadapan para kader dan tamu undangan, Gubernur menyampaikan bahwa Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong percepatan hilirisasi berbagai komoditas unggulan di setiap kabupaten. Di antaranya, kelapa dalam, cengkeh dan pala di Kabupaten Maluku Tengah, ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan, serta sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Menurut Hendrik, Maluku tidak boleh terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Daerah ini harus mampu mengembangkan industri pengolahan agar komoditas unggulan memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia menegaskan, percepatan hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu kunci untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, termasuk upaya percepatan penyelesaian persoalan ganti rugi lahan yang menjadi bagian dari tahapan pembangunan proyek tersebut.
Selain hilirisasi, Hendrik kembali menyoroti pentingnya pengakuan terhadap karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan melalui regulasi daerah kepulauan.
Menurutnya, wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan dan kebijakan fiskal yang berbeda dengan daerah daratan. Dengan demikian, Maluku dapat memperoleh perlakuan yang lebih adil dalam pembiayaan pembangunan serta memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini kesempatan kita, generasi baru pemimpin di Maluku. Mari kita putus mata rantai kemiskinan. Kita harus mampu mendorong industrialisasi dan hilirisasi terjadi di Provinsi Maluku,” tegasnya.
Hendrik berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan Maluku yang lebih maju dan sejahtera.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Wakil Gubernur Maluku, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, sesepuh Partai Golkar Maluku, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. (DM)
