AMBON,TikMalukuNews.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hetu Jazirah menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Maluku yang mengambil inisiatif memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat Negeri Hitu dan Morela di Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah .
Langkah tersebut dinilai sebagai sikap tegas pemerintah daerah dalam meredam ketegangan yang sempat memicu keresahan di tengah masyarakat.
Juru Bicara DPP Hetu Jazirah, Rauf Pelu, mengatakan upaya gubernur mempertemukan para raja negeri, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah merupakan keputusan penting yang patut dihormati semua pihak demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pelu usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang digelar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku sekaligus Ketua Umum Hetu Jazirah, Achmad Jais Ely, di kediamannya di Waiheru, Kota Ambon, Jumat (6/3/).
Menurut Pelu, langkah cepat yang diambil gubernur menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang berpotensi memperluas konflik di tengah masyarakat.
.
“Langkah gubernur jelas dan tegas, yakni menghentikan konflik serta memastikan situasi kembali aman. Ini bentuk tanggung jawab seorang pemimpin daerah yang harus didukung oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa semua pihak seharusnya mendukung upaya perdamaian, bukan justru memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar.
“Kalau ada pihak yang sengaja memancing emosi masyarakat atau memutarbalikkan fakta, itu sama saja dengan merusak upaya perdamaian yang sedang dibangun,” ujarnya.
Sebagai bagian dari masyarakat Jazirah Leihitu, Hetu Jazirah juga menyatakan siap memberikan bantuan kepada warga yang terdampak konflik sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian antarwarga.
“Bantuan akan segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial kami sebagai sesama anak Jazirah,” kata Pelu.
Pelu juga menyoroti beredarnya berbagai isu di media sosial yang menyudutkan Gubernur Maluku dengan tudingan yang dinilai tidak berdasar dan sarat kepentingan.
Menurutnya, penyebaran informasi yang menyesatkan tersebut tidak hanya merusak reputasi gubernur, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
“Isu-isu yang disebarkan di media sosial itu sangat tendensius dan tidak berdasar. Kalau terus dimainkan, itu sudah masuk kategori penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik,” tegasnya.
Karena itu, Pelu meminta Kepolisian Daerah Maluku untuk tidak tinggal diam dan segera menindak pihak-pihak yang menyebarkan informasi provokatif melalui media sosial.
“Kami meminta Polda Maluku bertindak tegas terhadap oknum yang menyebarkan hoaks dan memprovokasi masyarakat melalui media sosial. Jangan sampai ruang publik dipenuhi oleh informasi yang menyesatkan,” ujarnya.
Pelu juga menanggapi polemik terkait pemindahan lokasi proyek Maluku Integrated Port (MIP) dari Pulau Seram, tepatnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), ke Pulau Ambon.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah keputusan sepihak gubernur, melainkan berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh Bank Dunia.
“Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemindahan lokasi MIP bukan keputusan pribadi gubernur. Itu merupakan hasil kajian Bank Dunia yang mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan kelayakan,” jelasnya.
Menurut Pelu, Pulau Ambon dinilai lebih siap dari sisi infrastruktur pendukung, mulai dari keberadaan Bandara Pattimura, akses pelabuhan, hingga fasilitas logistik yang telah tersedia.
“Semua keputusan tentu harus mengikuti hasil kajian yang objektif. Ambon dinilai lebih siap karena sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia, seperti bandara, pelabuhan, dan akses logistik lainnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa polemik yang terus dimainkan di ruang publik terkait proyek tersebut justru berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Jangan sampai isu ini sengaja digiring untuk menyerang gubernur. Padahal keputusan itu berbasis kajian teknis, bukan keputusan sepihak,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa polemik yang terus digiring di ruang publik terkait proyek tersebut justru berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Jangan ada pihak yang sengaja memainkan isu untuk menjatuhkan gubernur. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, bukan propaganda yang menyesatkan,” pungkasnya
