MALRA,TikMalukuNews.con — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hybrid melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (27/1/2026).
Rapat tersebut diikuti Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Daniel Lucas Kusapy, SSTP, M.Si, yang mewakili Bupati Maluku Tenggara. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan mengantisipasi potensi kenaikan harga di wilayah masing-masing.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif membaca berbagai potensi yang dapat memicu tekanan inflasi. Pemantauan harga kebutuhan pokok, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya gejolak harga.
Pemkab Malra menilai pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, hasil koordinasi nasional perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret di daerah, terutama melalui pemantauan kondisi pasar dan respons cepat terhadap perubahan harga maupun pasokan.
Selain menjaga stabilitas harga, upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi barang berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar.
Kehadiran Pemkab Malra dalam Rakor Pengendalian Inflasi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
Melalui pengawasan dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkab Malra berharap potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini. Stabilitas harga dan terjaganya daya beli masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.
