Saulatu Temukan Sejumlah Persoalan Krusial Saat Jaring Aspirasi Warga di Kecamatan Teluti

oleh -14 views

Teluti,Tikmalukunews.com- Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Demokrat, Halimun Saulatu, S.E., M.Si., menemukan berbagai persoalan krusial yang selama ini membelit kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah terpencil Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah. Temuan ini ia peroleh saat melakukan kegiatan reses atau jaring aspirasi warga di tiga negeri, yakni Maneo, Hatumete, dan Ulahahan.

Dalam kunjungannya yang berlangsung selama beberapa hari tersebut, Saulatu secara langsung mendengar keluhan masyarakat serta meninjau kondisi infrastruktur dan fasilitas publik di ketiga wilayah itu. Menurutnya, persoalan-persoalan yang ia temukan bukanlah hal baru, namun sayangnya hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Salah satu temuan awal yang cukup memprihatinkan muncul dari Negeri Maneo. Di daerah ini, Saulatu menyampaikan bahwa sekolah-sekolah masih belum memiliki fasilitas perpustakaan. Padahal, perpustakaan merupakan komponen penting dalam menunjang kualitas pendidikan dan minat baca siswa.

“Saya sangat prihatin. Ini hak dasar anak-anak kita, apalagi mereka berada di daerah terpencil. Pendidikan harus jadi prioritas,” ujar Saulatu saat berbicara dengan warga setempat.

Ia menambahkan, ketiadaan perpustakaan bukan hanya berdampak pada minimnya akses buku bacaan, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran jangka panjang.

Berpindah ke Negeri Hatumete, persoalan yang mencuat adalah kondisi rumah-rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, yang kini dalam keadaan memprihatinkan. Warga mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Menurut Saulatu, kondisi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mendukung kegiatan spiritual masyarakat.

“Rumah ibadah adalah simbol persatuan dan tempat warga bersatu. Pemerintah tak boleh tutup mata terhadap kondisi ini,” tegasnya.

Persoalan yang paling serius ditemukan Saulatu di Negeri Ulahahan, di mana kondisi jalan yang sebelumnya dibangun oleh Balai Jalan Nasional kini telah rusak berat dan sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyatakan bahwa infrastruktur jalan tersebut kini tak layak digunakan dan dapat menghambat mobilitas serta ekonomi masyarakat.

> “Saya lihat sendiri, jalannya rusak parah. Miris sekali. Ini jelas mengganggu aktivitas warga, termasuk akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Lebih dari itu, warga di Negeri Maneo dan Ulahahan juga menghadapi ancaman banjir tahunan yang disebabkan oleh meluapnya sungai yang melintasi wilayah mereka. Setiap musim penghujan tiba, air sungai kerap meluap hingga merendam pemukiman warga, menyebabkan kerusakan harta benda dan trauma berkepanjangan.

“Ini bukan masalah baru. Setiap tahun warga terendam banjir, tapi belum ada solusi nyata. Saya minta Balai Wilayah Sungai Maluku segera mengambil tindakan konkret,” desak Saulatu.

Ia mengaku heran mengapa persoalan tersebut terus berulang tanpa ada penanganan menyeluruh. Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal.

Menutup rangkaian kunjungannya, Halimun Saulatu secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk turun langsung ke lapangan dan menyaksikan sendiri kondisi masyarakat di Kecamatan Teluti. Ia menilai selama ini banyak pejabat hanya melihat persoalan dari balik meja tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

“Jangan cuma lihat dari jauh. Tolong rasakan sendiri apa yang dialami warga, terutama saat sungai meluap dan rumah mereka terendam. Warga sudah terlalu sering diberi janji tanpa realisasi,” pungkasnya.

Saulatu menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya akan terus menyuarakan persoalan-persoalan rakyat kecil dan memperjuangkan agar anggaran pembangunan lebih merata, adil, dan berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan.(TMN-01)