Ambon,TikMalukuNews.com— Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, Samsul Nandar Joisangadji, menuai sorotan usai menghadiri kegiatan pelepasan alumni SMA Negeri 13 Ambon tahun ajaran 2025/2026 yang berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Pattimura Ambon, Sabtu (23/5).
Sikap yang ditunjukkan pejabat tersebut dinilai tidak mencerminkan kapasitas seorang pimpinan birokrasi di bidang pendidikan.
Kehadiran Samsul Nandar Joisangadji dalam kegiatan itu diketahui mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., yang berhalangan hadir karena mendampingi Gubernur Maluku dalam agenda pelantikan Raja Negeri Sirisori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.
Namun usai kegiatan berlangsung, Sekdis Dikbud justru menjadi perhatian karena menolak memberikan keterangan kepada wartawan terkait harapan dan pesan pendidikan bagi para alumni yang baru dilepas. Sikap tersebut dinilai mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap dunia pendidikan yang menjadi tanggung jawab institusinya.
“Seharusnya seorang pejabat pendidikan mampu memberikan motivasi dan pandangan kepada siswa yang baru lulus. Kalau ditanya soal harapan pendidikan saja tidak mampu menjawab, publik tentu mempertanyakan kapasitas dan kompetensinya,” ujar salah satu wartawan yang meliput kegiatan tersebut.
Tidak hanya itu, sikap cuek dan enggan merespons pertanyaan awak media juga dinilai sebagai bentuk tidak menghargai kerja jurnalistik di lapangan. Padahal, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan kebijakan pendidikan kepada masyarakat luas.
“Pejabat publik jangan alergi terhadap wartawan. Apalagi hadir membawa nama institusi pendidikan. Kalau terus bersikap tertutup dan masa bodoh, maka wajar jika publik menilai ada persoalan serius dalam cara kepemimpinan dan komunikasi yang dibangun,” tegas sumber lainnya.
Sorotan terhadap Samsul Nandar Joisangadji pun semakin menguat karena jabatan Sekdis yang diembannya disebut merupakan posisi lama sejak era kepemimpinan Gubernur Murad Ismail.
Sejumlah pihak menilai Pemerintah Provinsi Maluku perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dianggap tidak mampu menunjukkan profesionalisme, terutama di sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda.
Parahnya lagi kepergian Sekdis lebih dulu sebelum kegiatan pelepasan berakir dan tanpa sepengetahuan Kepsek sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
