MALTENG,TikMalukuNews.com – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tulehu mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026. Hingga Oktober 2026, realisasi PNBP mencapai Rp1.548.779.173 atau sekitar 116 persen dari target sebesar Rp1.330.483.000.
Capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan yang melampaui target sekaligus menjadi bagian dari upaya optimalisasi pelayanan dan pengelolaan sektor kepelabuhanan di wilayah kerja UPP Kelas II Tulehu.
Kepala UPP Kelas II Tulehu, Plening Gil Alnursa, ST., MM., mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil optimalisasi berbagai sektor pelayanan kepelabuhanan, dengan tetap mengedepankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama UPP, khususnya dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta memberikan pelayanan terhadap kapal dan barang.
“Target PNBP UPP Tulehu tahun 2026 sebesar Rp1,33 miliar. Namun, hingga Oktober 2026, realisasinya telah mencapai Rp1,54 miliar atau sekitar 116 persen dari target yang ditetapkan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penerimaan tersebut berasal dari berbagai layanan kepelabuhanan, antara lain jasa pelayanan kapal dan Barang, Pelayanan perkapalan dan kepelautan, layanan SBNP serta sejumlah jenis pelayanan Transportasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorong Pengembangan Pelabuhan melalui Penyusunan RIP
Selain mencatatkan kinerja positif dalam penerimaan negara, UPP Kelas II Tulehu saat ini juga tengah mendorong pengembangan pelabuhan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP).
Dokumen RIP menjadi instrumen penting sebagai pedoman pengembangan Pelabuhan Tulehu secara terencana dan berkelanjutan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Plening mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bupati serta Wakil Bupati Maluku Tengah terkait dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan aspek kesesuaian tata ruang untuk mendukung rencana pengembangan kawasan pelabuhan.
“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Tulehu. Selanjutnya, kami akan menuntaskan dokumen perencanaan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan dokumen RIP nantinya akan menjadi landasan dalam menentukan kebutuhan pengembangan fasilitas, kapasitas pelayanan, serta arah pembangunan infrastruktur pelabuhan berdasarkan potensi dan proyeksi pertumbuhan transportasi laut.
Salah satu prioritas yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas pelayanan terminal penumpang, baik dari sisi kapasitas, kenyamanan, keselamatan maupun penataan fasilitas pendukung.
Siapkan Pelabuhan untuk Pengembangan Layanan Kapal dan Barang
UPP Tulehu juga membuka peluang pengembangan layanan transportasi laut yang lebih luas, termasuk dukungan terhadap kemungkinan masuknya pengoperasian kapal tol laut, kapal perintis, kapal peti kemas, maupun kapal penumpang dengan kapasitas yang lebih besar.
Menurut Plening, keberadaan fasilitas dermaga multipurpose di Pelabuhan Tulehu merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung beragam kegiatan kepelabuhanan.
Namun demikian, pengembangan layanan peti kemas maupun general cargo harus tetap memperhatikan kebutuhan pasar, potensi pergerakan barang, permintaan masyarakat, serta kesiapan peralatan dan fasilitas pendukung operasional.
“Pengembangan pelabuhan harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan kebutuhan. Kita ingin Pelabuhan Tulehu ke depan semakin berkembang, mampu mendukung konektivitas transportasi laut, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku Tengah,” ujarnya.
Perkuat Kesiapan Keselamatan Angkutan Nataru 2026/2027
Di sisi lain, UPP Kelas II Tulehu mulai mempersiapkan penyelenggaraan angkutan laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), dengan menempatkan aspek keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama.
Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah melaksanakan uji petik terhadap sejumlah kapal yang berada dalam wilayah kewenangan UPP Kelas II Tulehu.
Uji petik tersebut bertujuan memastikan kondisi teknis kapal, kelengkapan peralatan keselamatan, serta kesiapan operasional kapal yang nantinya akan melayani masyarakat selama periode angkutan Nataru.
“Uji petik kapal telah kami laksanakan sebagai langkah awal untuk memastikan kapal-kapal yang akan melayani masyarakat memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran, sehingga dapat memberikan pelayanan yang aman, tertib, dan nyaman,” tegasnya.
Selain pemeriksaan kapal, UPP Tulehu juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan setelah menerima arahan dan kebijakan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait penyelenggaraan angkutan Nataru.
Koordinasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat bersama unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, operator kapal, serta instansi dan stakeholder terkait lainnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, UPP Kelas II Tulehu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan, mengoptimalkan penerimaan negara, memperkuat keselamatan pelayaran, serta mendorong pengembangan Pelabuhan Tulehu sebagai salah satu simpul penting konektivitas transportasi laut di Kabupaten Maluku Tengah dan wilayah Maluku secara lebih luas.(TMN-02)
