JAKARTA,TikMalukuNews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendesak agar kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia lebih memperhatikan karakteristik geografis serta kebutuhan daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Vanath saat memberikan pandangan dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Menurut Vanath, pendekatan pelayanan kesehatan yang seragam belum tentu mampu menjawab persoalan daerah kepulauan seperti Maluku. Pemerataan layanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga membutuhkan dukungan transportasi, infrastruktur jalan, serta akses antarpulau.
“Daerah kepulauan dan daerah 3T teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya, termasuk transportasi dan berbagai infrastruktur pendukung,” tegasnya.
Ia mengakui, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membantu pembiayaan pengobatan yang membutuhkan biaya tinggi.
Karena itu, Vanath mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan agar memperoleh perlindungan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang turut berdampak pada pembiayaan fasilitas kesehatan.
Selain pembiayaan, Vanath menyoroti pentingnya penyediaan transportasi rujukan medis yang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan. Ia meminta pemerintah pusat tidak sekadar menyalurkan bantuan kapal atau speedboat, tetapi memastikan sarana tersebut sesuai kebutuhan dan dapat dioperasikan secara berkelanjutan.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan model transportasi laut dari negara lain, seperti Thailand, yang memiliki desain kapal tertentu sehingga dapat menjangkau wilayah tanpa pelabuhan memadai.
Menurutnya, pengadaan sarana transportasi kesehatan harus memperhitungkan kondisi perairan, ketersediaan bahan bakar, serta kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran agar bantuan tidak menjadi fasilitas yang mubazir.
Vanath juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam merancang program kesehatan nasional. Sebab, kebijakan yang dirancang berdasarkan kondisi wilayah kontinental tidak bisa langsung diterapkan di daerah kepulauan tanpa penyesuaian.
“Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk, buang-buang uang,” tegasnya.
Ia berharap masukan dari daerah kepulauan dan 3T menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, sehingga pelaksanaan UHC tidak hanya berorientasi pada cakupan kepesertaan, tetapi juga menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. (DM)












