AMBON, TikMalukuNews.com — Sekitar 49 ribu penduduk di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut. Selain penduduk, hasil kajian juga mengidentifikasi 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31 ribu hektare kawasan yang berada di wilayah berisiko.
Potensi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim, terutama untuk melindungi masyarakat, layanan dasar, dan keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir.
Hal itu dibahas dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku, yang digelar Pemprov Maluku bersama Kementerian PPN/Bappenas di Ambon, Jumat (25/9/2026).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melalui Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie mengatakan, karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah yang didominasi wilayah daratan.
“Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada masalah hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko masa depan,” ujar Sadali.
Ia menjelaskan, sekitar 92,4 persen wilayah Maluku merupakan laut dan hanya 7,6 persen berupa daratan. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat, termasuk permukiman, mata pencaharian, dan layanan dasar, banyak berada di kawasan pesisir.
Berdasarkan data BPS 2023, terdapat 1.040 desa di Maluku yang berada di kawasan pesisir. Karena itu, menurut Sadali, menghadapi kenaikan muka air laut membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur perlindungan pantai.
Langkah adaptasi juga perlu mencakup penyesuaian tata ruang dan desain infrastruktur, penguatan pelayanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir.
“Saya berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk mengintegrasikan kajian kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat dampak perubahan iklim perlu diantisipasi secara lebih terintegrasi.
“Kita bukan sedang bicara tentang air yang naik beberapa sentimeter. Kita berbicara tentang sekolah, puskesmas, rumah, mata pencaharian, dan capaian pembangunan yang telah kita capai bertahun-tahun,” jelas Ruddyard.
Ia menyebut terdapat tiga langkah strategis yang perlu diperkuat, yakni mengendalikan faktor yang meningkatkan risiko, memperkuat perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove, serta memastikan kebijakan adaptasi disusun berdasarkan data dan hasil kajian.
Dalam dialog tersebut, Bappenas juga memperkenalkan buku Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif. Buku tersebut memuat analisis berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT).
Analisis tersebut menggabungkan informasi wilayah yang berpotensi terdampak kenaikan muka air laut dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data itu diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengintegrasikan risiko sosial ekonomi akibat kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
Dialog kebijakan tersebut turut didukung SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia.
Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Joanna O’Shea, mengatakan karakter kepulauan Maluku memiliki keterkaitan erat antara risiko perubahan iklim dan keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis bukti dan data dalam menghadapi risiko tersebut. Melalui Program SKALA, Australia mendukung penguatan pemanfaatan data, perencanaan, penganggaran, tata kelola pemerintahan, serta penyediaan layanan dasar yang inklusif.
Pemprov Maluku berharap dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kajian risiko kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan perencanaan berbasis data, pemerintah dapat mengantisipasi risiko perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan layanan dasar dan penghidupan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku. (DM-01)
