MBON,TikMalukuNews.com – Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) beras di Provinsi Maluku mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Kamis (3/9/2026).
Kehadiran kedua pejabat tersebut untuk memastikan bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pemantauan sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program bantuan berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tetap memperhatikan kualitas beras yang disalurkan.
Untuk Provinsi Maluku, bantuan pangan periode Juli–September 2026 menyasar 265.900 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total alokasi 7.977.000 kilogram atau 7.977 ton beras. Khusus Kota Ambon, bantuan dialokasikan sebanyak 761.490 kilogram untuk 25.383 PBP.
Sementara itu, Kecamatan Teluk Ambon tercatat memiliki 3.538 PBP dengan total alokasi 106.140 kilogram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 349 PBP berada di Desa Wayame dengan alokasi 10.470 kilogram beras.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyaluran bantuan untuk tiga bulan sekaligus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi distribusi, terutama untuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan biaya logistik relatif tinggi.
Menurutnya, setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan penyaluran tiga bulan sekaligus, masyarakat menerima total 30 kilogram beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September.
“Kalau dikirim satu-satu, apalagi kalau jauh, biaya distribusinya mahal. Karena itu disekaliguskan, sehingga Juli, Agustus, September menerima 30 kilogram sekaligus,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga meminta penyaluran bantuan pangan dipercepat, terutama menghadapi periode kemarau dan kondisi paceklik yang berpotensi memengaruhi ketersediaan serta harga pangan di masyarakat.
“Sekarang sedang kemarau dan paceklik, bukan waktunya panen. Otomatis harga akan naik sedikit. Karena itu bantuan perlu kita percepat,” katanya.
Zulkifli menyebutkan, realisasi penyaluran bantuan pangan di Maluku telah mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah bersama BULOG terus mendorong percepatan agar seluruh bantuan dapat segera diterima masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BULOG, serta berbagai unsur terkait di daerah.
“Ini bisa terlaksana dengan baik karena kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, bupati, gubernur, wali kota, dan BULOG. Bantuan pemerintah ini harus benar-benar sampai dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyaluran bantuan pangan, termasuk menggandeng unsur TNI dan Polri di wilayah.
“Untuk Provinsi Maluku, penerima manfaat sebanyak 265.900 dengan kuantum sekitar 7.977.000 kilogram. Kami akan melaksanakan pengawasan secara ketat dan bersinergi dengan teman-teman di wilayah, terutama TNI dan Polri, untuk memastikan bantuan ini tersalurkan dengan baik,” jelas Ahmad Rizal.
Selain ketepatan sasaran, BULOG juga memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, kualitas menjadi bagian penting karena bantuan pangan merupakan program pemerintah yang harus memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
“Untuk kualitas kami jamin diberikan yang terbaik. Ini merupakan perintah Bapak Presiden, sehingga bantuan pangan harus menunjukkan kualitas terbaik dari BULOG. Ini juga berkaitan dengan kredibilitas pemerintah,” tegasnya.
Ahmad Rizal menambahkan, pemerintah saat ini memiliki cadangan pangan yang cukup kuat untuk mendukung kebutuhan masyarakat. BULOG sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan terus menjaga ketersediaan stok sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar di berbagai wilayah Indonesia.
Penyaluran bantuan pangan di Wayame turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI Nani Hendiarti, Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama, Anggota Komisi I DPR RI Dessy Ratnasari, Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, Pangdam, Kapolda, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui pemantauan langsung tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya agar program Bantuan Pangan tidak berhenti pada proses distribusi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. Kolaborasi pusat dan daerah bersama BULOG diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku.
