MALRA, TikMalukuNews.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus berjalan sejalan dengan kebijakan dan program pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Hanubun saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026).
Menurut Hanubun, penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari agenda pembangunan nasional. Setiap program yang dirancang pemerintah daerah perlu memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional, sekaligus tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Maluku Tenggara.
“Arah pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat,” ujar Hanubun.
Ia menjelaskan, Musrenbang memiliki peran penting sebagai forum untuk menyatukan berbagai aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Melalui forum tersebut, setiap usulan pembangunan dapat disusun secara lebih terarah dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
“Perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi dengan pembangunan nasional. Setiap program harus memiliki korelasi dengan program strategis nasional,” tegasnya.
Hanubun menekankan, sinkronisasi perencanaan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di Maluku Tenggara dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2027, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal.
Pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas dan keterampilan generasi muda, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan akses terhadap permodalan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah.
Selain penguatan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan agar program pemerintah tidak hanya selaras dengan agenda nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara secara langsung.
Dengan demikian, hasil Musrenbang RKPD 2027 diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang terintegrasi antara kebijakan nasional dan prioritas daerah.(IST)
