MALRA, TikMalukuNews.com – Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menyoroti terbatasnya akses layanan perbankan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Kei Besar. Kondisi ini menyebabkan warga harus mengeluarkan biaya besar untuk mencairkan bantuan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Charlos saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati, Jumat (16/10/2026).
Ia menegaskan, layanan perbankan harus menjangkau hingga ke tingkat ohoi agar masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah, aman, dan terjangkau.
“Akses layanan perbankan harus menyentuh sampai ke ohoi-ohoi,” tegas Charlos saat menyampaikan sambutan Bupati Maluku Tenggara.
Charlos mencontohkan warga Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang menerima bantuan Rp600.000 melalui rekening Bank Mandiri. Akibat terbatasnya layanan bank di wilayah tersebut, warga harus menempuh perjalanan atau menggunakan jasa orang lain untuk mencairkan dana, dengan biaya ojek yang bisa mencapai Rp200.000. Dengan demikian, bantuan yang tersisa hanya Rp400.000 jika biaya tersebut harus ditanggung penerima.
Ia juga menyoroti praktik penitipan kartu ATM kepada keluarga atau kerabat yang berpotensi menimbulkan masalah apabila penarikan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Maluku Tenggara mendorong TPAKD bersama lembaga perbankan dan pemangku kepentingan memperluas layanan keuangan hingga kecamatan dan ohoi. Selain itu, perluasan pembiayaan bagi nelayan, petani, dan UMKM serta peningkatan literasi keuangan juga menjadi prioritas.
Charlos meminta setiap program TPAKD memiliki target terukur dan dievaluasi secara berkala agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerataan akses perbankan diharapkan dapat mengurangi beban biaya pencairan bantuan sekaligus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan menerima manfaat bantuan secara maksimal.(IST)
