Marasabessy: Yang Sudah Mengabdi 3 Tahun Malah Tidak Masuk Database
Ambon, Tikmalukunews.com-Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menuai sorotan tajam. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Ismail Marasabessy, secara terbuka menyebut adanya dugaan kuat nepotisme dalam seleksi tersebut.
Sorotan itu muncul setelah dua nama yang baru mengabdi selama tujuh bulan di Puskesmas Kairatu, yakni Irma Najarudin dan Siti Man Ulat, dinyatakan lolos sebagai ASN P3K. Padahal, menurut Marasabessy, masih banyak tenaga honorer yang sudah bekerja sejak tahun 2021 bahkan sebelumnya, justru tidak muncul dalam database rekrutmen.
“Baru tujuh bulan honor tapi bisa lolos P3K? Sementara ada yang sudah tiga tahun, dua tahun mengabdi malah tidak masuk database. Ini jelas tidak adil,” tegas Marasabessy dalam keterangan resminya usai melakukan reses di wilayah SBB pekan ini.
Politisi NasDem ini mempertanyakan proses dan dasar pemilihan nama-nama yang masuk dalam daftar kelulusan P3K. Ia bahkan menduga bahwa dua nama yang lolos itu merupakan “titipan” dari pihak-pihak tertentu.
“Kami curiga, jangan-jangan yang dimasukkan ini adalah keluarga atau punya kedekatan khusus dengan pejabat tertentu. Ada hipotesis, ini bukan rekrutmen murni, tapi rekrutmen pesanan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marasabessy menyebut bahwa banyak tenaga kesehatan yang telah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2022 dan 2023, kini justru tidak dapat melanjutkan proses karena alasan “tidak ada dalam database”. Padahal mereka sudah dua kali mengikuti tes dan bekerja selama bertahun-tahun.
“Yang lucu, pas pemberkasan, mereka dibilang tidak ada di database. Bagaimana bisa? Mereka sudah ikut tes dua kali. Ini bukan soal lulus atau tidak lulus, tapi mereka seakan dihapus jejaknya,” jelasnya.
Dalam reses masa sidang ketiga DPRD Provinsi Maluku, Marasabessy mengaku menerima banyak keluhan dari warga dan tenaga honorer di Kecamatan Amalatu, Kecamatan Kairatu, dan sejumlah desa lainnya terkait persoalan rekrutmen P3K yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan.
DPRD Provinsi Maluku, kata Marasabessy, akan segera memanggil Bupati SBB dan Kepala Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan klarifikasi atas dugaan kecurangan ini.
“Kita minta ini dibuka terang-benderang. Kalau ada permainan, harus ditindak. Jangan korbankan pengabdi-pengabdi lama hanya demi menyenangkan orang dekat,” tegasnya.
DPRD juga mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap hasil seleksi P3K Dinkes SBB. Jika perlu, dilakukan peninjauan ulang terhadap nama-nama yang lolos.
“Kalau tidak ada keadilan, maka ini akan jadi preseden buruk dan mencederai semangat reformasi birokrasi,” pungkas Marasabessy.(TMN-01)
