AMBON — Ketua DPW PKB Provinsi Maluku, Basri Damis, menegaskan komitmen jajaran pengurus untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah organisasi, usai resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2031.
Hal itu disampaikan, Basri usai pengukukuhan DPW PKB Maluku masa bakti 2026/2031 oleh Waketum DPP PKB, Jazilul Fawaid, Selasa(31/3)
Dalam sambutannya, Basri menyampaikan bahwa pengukuhan pengurus DPW PKB Maluku bukan sekadar seremoni, melainkan telah melalui kontrak dan komitmen kinerja yang jelas.
Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menata struktur partai agar lebih solid dan profesional.
“Komitmen kinerja ini menjadi ukuran bagi kami untuk bekerja secara maksimal, memperkuat konsolidasi, serta memastikan PKB semakin dekat dengan masyarakat, sebagaimana arahan pimpinan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengukuhan tersebut juga memikul amanat sejarah untuk menjaga PKB sebagai rumah perjuangan.
Selain itu, orientasi politik PKB Maluku ke depan akan difokuskan pada penguatan ideologi partai, sekaligus membuka diri sebagai partai yang moderat dan inklusif.
“PKB akan terus bertumpu pada loyalitas kader, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya mendekatkan diri dengan rakyat guna mencapai kemenangan pada Pemilu 2029,” tegas Basri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PKB Maluku tahun 2026 merupakan agenda strategis yang dilaksanakan berdasarkan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Forum tersebut, kata dia, akan merumuskan program prioritas tahun 2026 serta program kerja selama masa bakti 2026–2031, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak politik yang telah disepakati.
Basri juga mengungkapkan bahwa target politik PKB Maluku adalah memenangkan Pemilu 2029 dengan mentransformasi partai menjadi kekuatan politik yang modern, terbuka, dan responsif.
Ia menyebut, capaian pada Pemilu 2024 menjadi modal awal, di mana PKB berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Maluku serta 31 kursi DPRD kabupaten/kota se-Maluku.
“Ke depan, target kami adalah meraih kemenangan di seluruh daerah pemilihan, baik untuk DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan Muskerwil, selain merumuskan program kerja, forum tersebut juga akan menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.
Basri menyebutkan, terdapat 21 poin rekomendasi yang akan disampaikan, dengan dua poin utama yang menjadi prioritas perjuangan PKB.
Pertama, perlunya peninjauan kembali kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah. Menurutnya, alokasi anggaran bagi daerah harus diperhatikan secara serius, mengingat daerah memiliki peran penting dalam struktur pembangunan nasional.
“Jika porsi anggaran terus menyusut, maka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi tekanan di masa mendatang,” jelasnya.
Kedua, pihaknya kembali mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk Badan Percepatan Pembangunan Maluku, yang dilengkapi dengan alokasi anggaran khusus guna mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
“Ini sudah lama kami perjuangkan, namun hingga kini belum ada kepastian. Kami berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret,” pungkasnya.(TMN-01)
