Ambon, Tikmalukunews.com-
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah. Ia menilai langkah ini telah membuat ruang gerak dan kreativitas pemerintah daerah menjadi sangat terbatas.
“Kalau dana transfer dipotong, otomatis kemampuan daerah untuk menjalankan program sesuai visi-misi kepala daerah juga ikut terganggu. Kreativitas pemerintah daerah jadi tercekik,” ujar Watubun di Gedung DPRD Maluku, Senin (13/10).
Menurut Watubun, kebijakan tersebut tidak hanya membebani daerah, tetapi juga mengikis semangat otonomi yang menjadi landasan reformasi. “Negara ini kalau sudah potong dana, lalu datang bawa proyek dari pusat. Tapi daerah kewalahan, karena tidak punya cukup dana untuk mendukung kunjungan dan program tersebut,” katanya.
Ia mencontohkan beban anggaran yang makin berat dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang seluruh pembiayaannya diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Padahal DAU seharusnya juga mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Kalau semua terserap untuk gaji, bagaimana daerah bisa berinovasi?” lanjutnya.
Watubun menilai, pemotongan dana transfer yang kemudian dialihkan ke kementerian atau lembaga pusat justru melemahkan peran dan kemandirian daerah. “Kalau begini terus, kita kehilangan semangat otonomi daerah. Pemerintah pusat seolah tidak percaya pada kemampuan daerah,” tegasnya.
Ia berharap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku bisa menjadi momen untuk mendengarkan langsung suara dari daerah. “Kami berharap Wapres mau dengar aspirasi kami, agar ke depan kebijakan pusat benar-benar berpihak pada rakyat dan menghargai kemandirian daerah,” pungkas Watubun.(TMN-01)
