Gandeng Australia, Gubernur HL Perkuat Mitigasi Bencana dan Kerja Sama Kemanusiaan

oleh -0 views
banner 468x60

AMBON, TikMalukuNews.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperluas jejaring kerja sama internasional guna memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Tim Kedutaan Besar Australia dan Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjajaki penguatan kolaborasi kedua negara, khususnya dalam bidang manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, serta bantuan kemanusiaan. Kerja sama tersebut dinilai penting mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki tantangan kebencanaan cukup kompleks.

banner 336x280

Dalam pertemuan itu, Gubernur Hendrik berharap kunjungan Tim Australia dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif sebagai dasar pengembangan model kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia, terutama dalam memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana di Maluku.

Gubernur mengungkapkan, Maluku masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku yang sebelumnya tercatat 161,50 pada 2024 meningkat menjadi 203,94 atau naik 42,44 poin.

Menurutnya, tingginya risiko bencana tersebut dipengaruhi tiga aspek utama, yakni ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan wilayah, serta kapasitas daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana.

“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Gubernur.

Ia menjelaskan, kondisi geografis dan karakteristik alam Maluku menghadirkan tantangan kebencanaan yang beragam. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600–2000 berpusat di wilayah Maluku.

Selain ancaman gempa bumi dan tsunami, keberadaan sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Bahkan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini.

Gubernur juga memaparkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan kebencanaan, mulai dari karakteristik wilayah kepulauan, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan pada BPBD kabupaten/kota, hingga keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga menghadapi kekeringan yang disusul kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino dan berpotensi semakin diperparah oleh aktivitas manusia.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Gubernur berharap Pemerintah Australia dapat memberikan dukungan melalui kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan, baik dalam penguatan manajemen risiko bencana maupun bantuan kemanusiaan.

Ia menilai, posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru merupakan potensi strategis untuk mempererat hubungan serta membangun kolaborasi kedua negara.

“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action atau aksi antisipatif, serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim harus menjadi bagian penting yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia berharap, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran gagasan, tetapi juga membuka peluang kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku.

Melalui kolaborasi internasional ini, Pemerintah Provinsi Maluku berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat serta mempercepat respons bantuan kemanusiaan, khususnya di wilayah kepulauan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager – Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen; Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri; Asisten I Sekretariat Daerah Maluku; Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku; serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. (DM)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.