MALRA, TikMalukuNews.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Alokasi Khusus (DAK) Ohoi Yafawun. Persiapan ini difokuskan pada implementasi indikator Desa Anti Korupsi guna mendorong tata kelola pemerintahan ohoi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Monev DAK Ohoi Yafawun yang dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, mewakili Bupati, Selasa (13/10/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Langgur, dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan evaluasi, sekaligus membahas penerapan indikator Desa Anti Korupsi di Ohoi Yafawun. Melalui koordinasi ini, Pemkab Malra berupaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan ohoi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
Implementasi indikator Desa Anti Korupsi dinilai penting untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah ohoi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan semakin terbuka dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya komitmen pemerintah ohoi untuk memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip antikorupsi, menurutnya, harus diwujudkan melalui praktik pemerintahan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
“Penerapan indikator Desa Anti Korupsi harus menjadi dorongan bagi pemerintah ohoi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Malra berharap persiapan Monev DAK Ohoi Yafawun dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara perangkat daerah terkait dan pemerintah ohoi agar seluruh aspek yang menjadi perhatian dalam evaluasi dapat dipersiapkan dengan baik, khususnya transparansi pengelolaan anggaran, akuntabilitas pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan ohoi yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.(IST)
