Suasana panik melanda Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), setelah lebih dari 100 siswa dari tiga sekolah — SD Inpres Talaga Ratu, MI 2 Kairatu, dan PAUD Desa Kairatu — diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (20/2025).
Insiden ini langsung memicu kemarahan publik dan reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB. Anggota Komisi II DPRD SBB dari Fraksi PDI Perjuangan, La Ode Anwar Tiha, mengecam keras kelalaian yang menyebabkan tragedi tersebut.
“Kami minta Pemkab SBB bersama aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh. Ini tragedi besar yang tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tegas Tiha.
Menurutnya, dapur atau penyedia makanan yang terlibat dalam program MBG di wilayah tersebut harus diperiksa secara ketat. Jika terbukti lalai, pihak pengelola harus diberi sanksi berat, bahkan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
“Ini bukan soal makanan basi atau tidak, ini soal nyawa anak-anak kita. Tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf atau sekadar teguran. Harus ada konsekuensi serius,” tandasnya.
Tiha juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi siswa tapi justru berujung petaka.
Ia menegaskan bahwa jika ditemukan unsur kelalaian, kontrak kerja sama dengan pihak penyedia harus segera diputus dan diproses hukum.
“Jangan anggap remeh karena ‘hanya’ 100-an siswa. Ini menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya evaluasi total terhadap program MBG, mulai dari pemilihan penyedia, pengawasan kualitas bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi.
“Penyedia makanan harus benar-benar profesional dan memenuhi standar tinggi. Jangan main-main dengan program sepenting ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola MBG maupun Pemkab SBB terkait perkembangan investigasi kasus tersebut. Masyarakat pun menanti langkah tegas dari pemerintah untuk mengusut tuntas insiden yang mengguncang dunia pendidikan Kairatu ini.(TMN-01)
