AMBON,TikMalukuNews.com-Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Maluku, Faizal Ahmad, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 2026.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya penyesuaian hibah daerah dalam skema Embarkasi Haji Antara (EHA).
Faizal memastikan, meski terdapat penyesuaian anggaran, jamaah tidak akan dibebankan biaya tambahan.
“Yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetap kami siapkan. Prinsipnya, pelayanan kepada JCH harus maksimal dan tidak memberatkan atau membebankan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh komponen utama tetap dianggarkan dalam bentuk subsidi oleh Pemda Maluku. Komponen tersebut mencakup transportasi jamaah dari Ambon menuju Makassar pergi-pulang, akomodasi, hingga biaya carter pesawat untuk mendukung kelancaran keberangkatan dan kepulangan.
Ia menjelaskan, saat pembahasan anggaran bersama DPRD, pihaknya secara terbuka telah menyampaikan pagu awal penyelenggaraan haji sekitar Rp1 miliar. Namun angka tersebut bukan angka final karena masih akan disesuaikan menjelang pelaksanaan.
“Biasanya ada penyesuaian dan tambahan anggaran saat mendekati hari H, setelah koordinasi bersama DPRD,” ujarnya.
Faizal juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan pengurangan layanan akibat efisiensi anggaran, sehingga ada biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat, namun hal dibantah kalau tidak beban lagi kepada masyarakat.
“Masyarakat jangan takut. Apa yang sudah menjadi tanggung jawab Pemda selama ini, tetap kami jalankan di tahun 2026,” katanya.
Terkait transportasi udara, Pemprov Maluku telah melakukan survei penawaran harga ke dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air. Dari hasil survei tersebut, terdapat selisih harga sekitar Rp100 juta lebih, dengan kisaran penawaran antara Rp4,7 miliar hingga Rp4,8 miliar.
Ia menjelaskan, perbedaan harga dipengaruhi oleh rincian layanan yang ditawarkan masing-masing maskapai.
“Ada yang sudah termasuk konsumsi, tapi belum mencakup angkutan air zamzam dan kargo. Ada juga yang sebaliknya. Semua ini sedang kami cermati agar jamaah tetap mendapat pelayanan terbaik,” jelasnya.
Faizal menambahkan, pihaknya akan kembali bernegosiasi dengan maskapai guna mendapatkan skema pelayanan yang paling optimal.
“Kalau bisa pelayanan bagasi dan kebutuhan jamaah ditangani lebih baik dengan harga yang tetap rasional, tentu itu yang kita pilih,” ungkapnya.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Kanwil Haji dan Umrah Provinsi Maluku, Djumadi Wali, menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memastikan seluruh aspek operasional berjalan efektif dan efisien. Termasuk di dalamnya pengaturan jumlah penerbangan (flight) keberangkatan dan kepulangan jamaah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan haji.
“Intinya, pemerintah tetap hadir untuk memastikan JCH asal Maluku berangkat dan kembali dengan aman, nyaman, dan tanpa tambahan beban biaya,” tutup Faizal.(TM-01)
