JAKARTA, TikMalukuNews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam penataan serta pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Ia menegaskan, masyarakat Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya sendiri.
Komitmen tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak yang berlangsung di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat strategis ini digelar untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan, sekaligus menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa menekankan bahwa penataan Gunung Botak tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban kawasan, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur menyampaikan tiga usulan penting kepada pemerintah pusat.
Pertama, apabila kemampuan permodalan BUMD belum mencukupi, BUMN yang diberikan mandat mengelola tambang harus membuka ruang kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
Kedua, mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, memperjuangkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan, sehingga daerah penghasil turut memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan kekayaan sumber daya alam.
Di sisi lain, aspek keamanan dan penertiban kawasan juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.
Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah kembali beroperasinya aktivitas pertambangan ilegal.
Kedua institusi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap proses penataan Gunung Botak dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penertiban dapat berjalan tertib tanpa memicu gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara dalam mengendalikan kawasan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, serta perwakilan Kemendiktisaintek, Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Provinsi Maluku.
Melalui koordinasi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak dapat melahirkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara adil.
Bagi Lewerissa, penataan tambang Gunung Botak bukan semata-mata persoalan pengamanan dan pengendalian kawasan, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi masyarakat Maluku. Karena itu, keterlibatan BUMD dan pengusaha lokal menjadi bagian penting agar masyarakat, khususnya di Kabupaten Buru, dapat menjadi pelaku utama dan turut menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri. (DM)
