JAKARTA, TikMalukuNews.com – Percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela terus dikawal Pemerintah Provinsi Maluku. Namun, di balik percepatan investasi tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak harus menjadi prioritas dan diselesaikan secara adil serta transparan.
Penegasan itu disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama pembahasan adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mendorong pihak Inpex bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat berdasarkan hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.
Selain kompensasi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bentuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak.
Langkah tersebut meliputi bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, relokasi enam unit rumah warga yang berada dalam area pembangunan Blok Masela, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, serta penggantian biaya tanaman tumbuh.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan peralatan hidup dengan besaran nilai yang akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Kehadiran unsur TNI-Polri serta Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor. Hal ini penting untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan di lapangan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Pemprov Maluku menegaskan, percepatan pembangunan Blok Masela tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Sebaliknya, perlindungan dan pemenuhan hak warga harus berjalan beriringan dengan seluruh tahapan pembangunan proyek strategis tersebut.
Sebab, keberhasilan Blok Masela tidak hanya diukur dari percepatan investasi dan kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran proyek berskala besar tersebut.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemerintah Provinsi Maluku optimistis penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dapat segera dituntaskan.
Dengan demikian, tahapan pembangunan Blok Masela dapat bergerak lebih cepat, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hak masyarakat terdampak. (DM
