AMBON, TikMalukuNews.com — Pendirian SMA Taruna Maluku memasuki tahap persiapan. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini mematangkan sejumlah aspek penting, mulai dari penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), penentuan lokasi sekolah, kesiapan sarana dan prasarana, hingga pembiayaan pendidikan.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Fentje Mandaku, S.Pd., M.Si., menjelaskan, tahapan awal pendirian sekolah tersebut akan ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Kerja sama itu direncanakan melibatkan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), mengingat sekolah taruna yang akan dikembangkan diarahkan pada bidang kemaritiman.
Menurut Fentje, pihaknya telah melakukan kunjungan dan konsultasi ke Jawa Timur untuk mempelajari persiapan pendirian serta pengelolaan sekolah taruna. Kunjungan tersebut diikuti Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama jajaran bidang terkait, termasuk dengan menghadiri kegiatan pembaretan siswa sekolah taruna di Pusat Pendidikan Brimob Watukosek, Pasuruan, serta mengunjungi SMA Taruna Nala di Malang.
Dari kunjungan tersebut, pihaknya memperoleh sejumlah informasi mengenai tahapan pendirian, pola pembelajaran, pengelolaan asrama, kebutuhan tenaga pengajar, hingga pembiayaan operasional sekolah. Fentje mengatakan, setelah MoU dengan KSAL ditandatangani, tahapan berikutnya direncanakan melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan pihak Kodaeral IX.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pendirian SMA Taruna Maluku masih membutuhkan kajian mendalam. Pemerintah daerah perlu menentukan konsep sekolah yang akan diterapkan, termasuk mempertimbangkan apakah sekolah akan berfokus pada matra TNI Angkatan Laut atau mengadopsi pola pendidikan taruna dengan cakupan yang lebih luas. Kajian juga diperlukan untuk menentukan lokasi yang paling tepat, dengan memperhitungkan ketersediaan sekolah, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan fasilitas pendukung.
Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah pengembangan SMA Negeri 3 Maluku Tengah, SMA Siwalima, atau sekolah lain yang dinilai memenuhi persyaratan. Namun, setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus diperhitungkan. Apabila SMA Negeri 3 Maluku Tengah dikembangkan menjadi sekolah taruna, pemerintah perlu menyiapkan alternatif pendidikan bagi siswa di wilayah sekitarnya. Sementara itu, jika SMA Siwalima dipilih, diperlukan kajian terhadap kesiapan fasilitas asrama, ruang makan, layanan kesehatan, serta sarana pendukung lainnya.
Selain lokasi, aspek pembiayaan juga menjadi perhatian utama. Sekolah taruna membutuhkan anggaran lebih besar dibandingkan sekolah reguler karena mencakup kebutuhan pendidikan, asrama, konsumsi, seragam, serta operasional harian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sekolah rujukan di Jawa Timur, biaya yang ditanggung orang tua siswa di sana dapat mencapai sekitar Rp3 juta per bulan, terutama untuk kebutuhan makan, minum, dan asrama. Karena itu, Pemprov Maluku masih mengkaji kemungkinan pembiayaan bersama antara pemerintah daerah dan orang tua agar akses pendidikan tetap terbuka bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kesiapan tenaga pengajar juga perlu dirancang, termasuk kemungkinan menjalin kerja sama dengan SMA Taruna Nala di Malang dan unsur TNI Angkatan Laut untuk mendukung mata pelajaran atau pelatihan khusus ketarunaan. Sementara itu, mata pelajaran umum tetap mengacu pada kurikulum nasional. Fentje berharap, jika seluruh tahapan persiapan berjalan lancar, penerimaan siswa baru dapat dimulai pada tahun pelajaran 2027/2028. Ia menambahkan, proses seleksi nantinya harus dilaksanakan secara independen, transparan, dan bebas intervensi agar kesempatan bagi calon siswa terbuka secara adil. Kehadiran SMA Taruna Maluku diharapkan dapat memperluas peluang lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun berkarier di TNI, Polri, dan dunia kerja.(TMN-01)
