JAKARTA, TikMalukuNews.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Vanath didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.
Uji publik tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di seluruh Indonesia. Forum ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.
Tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu yang melakukan pendalaman terhadap komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi pada masing-masing badan publik.
Dalam pemaparannya, Vanath menegaskan bahwa keterbukaan informasi di Maluku memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis wilayah yang berciri kepulauan, dengan masyarakat tersebar di berbagai pulau dan akses informasi yang belum merata.
“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.
Ia menjelaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Maluku terhadap keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah Tahun 2025–2029. Hal tersebut secara khusus tertuang dalam Sapta Cita, misi pertama, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak informasi serta terlibat dalam proses pembangunan.
Keikutsertaan dalam uji publik Monev 2026 ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Pemprov Maluku untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan.
Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan terus mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin terbuka, responsif, dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya memperkuat transparansi pemerintahan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (DM)
