Ambon,Tikmalukunews.com- Sebuah momentum politik penting terjadi di Ambon, Jumat (3/10), ketika Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Almuzzammil Yusuf bertemu langsung dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di kediaman resmi Gubernur, kawasan Mangga Dua. Dalam pertemuan yang diwarnai kehangatan dan semangat kebangsaan ini, keduanya menyatakan sikap bulat: UU Daerah Kepulauan harus segera disahkan!
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahim. Di hadapan jajaran pengurus PKS, anggota DPRD, dan kepala daerah dari seluruh Maluku, Lewerissa menegaskan bahwa penundaan pengesahan UU Daerah Kepulauan adalah bentuk ketidakadilan struktural bagi provinsi-provinsi maritim seperti Maluku.
> “Maluku bukan daratan. Kami tersebar di ribuan pulau. Perlakuan hukum dan kebijakan pusat terhadap kami harus berbeda. Sudah puluhan tahun kami perjuangkan, tapi selalu mentok di DPR. Kami butuh dukungan konkret dari PKS dan fraksinya,” ujar Lewerissa penuh semangat.
Ia bahkan mengangkat kembali semangat Deklarasi Djuanda 1957 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, jika dunia internasional bisa mengakui status itu lewat UNCLOS 1982, maka sudah seharusnya negara ini menghargai daerah-daerah kepulauan secara konstitusional.
PKS: Momentum Emas Jangan Disia-siakan
Menanggapi hal itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf tak ragu menyatakan komitmennya. Ia menyebut saat ini adalah “momentum emas” yang tak boleh lewat begitu saja.
> “Presiden kita dari Gerindra. Ketua DPR RI dan Ketua Baleg juga dari Gerindra. Jika kita semua serius, UU ini bisa gol tahun depan. PKS siap all out mendukung!” tegas Almuzzammil, yang juga merupakan legislator senior lima periode di DPR RI.
Ia menekankan bahwa UU Daerah Kepulauan bukan hanya soal keadilan administratif, tapi menyangkut kesejahteraan rakyat yang selama ini tertinggal karena tidak adanya afirmasi dari pusat.
Potensi Laut, Program Prabowo, dan Visi PKS
Presiden PKS juga menyinggung pentingnya pengelolaan potensi laut Maluku secara optimal. Menurutnya, jika sumber daya kelautan dimanfaatkan maksimal, tak ada alasan rakyat Maluku hidup miskin.
> “Pak Prabowo punya program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Itu sejalan dengan visi PKS yang selalu berpihak pada rakyat kecil. Jadi perjuangan UU ini juga mendukung visi Presiden,” katanya.
Almuzzammil menutup pertemuan dengan ajakan untuk bersinergi lintas partai dan daerah, agar UU Daerah Kepulauan segera disahkan demi masa depan Indonesia maritim yang adil dan sejahtera.
Silaturahim Berujung Komitmen
Suasana pertemuan ditutup dengan kehangatan dan tekad bersama. Tak sekadar ramah-tamah, silaturahim ini menjelma menjadi titik tolak konsolidasi politik untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional daerah kepulauan.(TMN-01)
.
