AMBON, TikMalukuNews.com – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan anggaran dan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program kependudukan, pembangunan keluarga, serta pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku itu mengusung tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku”.
Dalam arahannya, Vanath menyoroti pentingnya penggunaan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar tepat sasaran, sesuai peruntukan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, masih terdapat anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun penggunaannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan pengawasan terhadap perangkat daerah terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai tujuan.
Menurut Vanath, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat.
“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pencegahan dan penurunan stunting harus menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.
Vanath juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan, melainkan dorongan agar kepala daerah memberikan perhatian dan pengawasan lebih terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Melalui rapat reviu tersebut, ia berharap pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga dapat dievaluasi secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
Dengan demikian, pemanfaatan anggaran diharapkan semakin optimal, program berjalan sesuai sasaran, dan upaya pencegahan serta penurunan stunting di Maluku dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon. (DM)
