MALRA, TikMalukuNews.com– Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program intervensi yang menyasar masyarakat hingga tingkat ohoi.
Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, tingkat kemiskinan pada 2022 berhasil ditekan menjadi 21,19 persen, atau turun 1,54 persen dibandingkan tahun 2021.
“Tingkat kemiskinan tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 21,19 persen. Turun sebesar 1,54 persen dibanding kemiskinan tahun 2021,” kata Hanubun saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2024 Kecamatan Hoat Sorbay di Aula Kantor Kecamatan Hoat Sorbay, Jumat (13/2/2026).
Menurut Hanubun, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator bahwa berbagai intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun ohoi, memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain menekan kemiskinan, capaian pembangunan juga terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maluku Tenggara. Pada 2022, IPM meningkat menjadi 66,88 atau naik 0,55 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Hanubun menegaskan, capaian tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Intervensi yang telah dilakukan pada 2022 perlu ditingkatkan agar program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kepala ohoi bersama kader serta puskesmas diminta memastikan data masyarakat yang disampaikan benar-benar valid sehingga intervensi anggaran dan program dapat diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan.
“Secara nasional pembangunan diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis dan prioritas. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk kecamatan dan ohoi, harus selaras dan bersinergi,” ujar Hanubun.
Ia menambahkan, pencapaian target pembangunan nasional dan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu isu prioritas yang harus terus ditangani melalui program yang terukur, berbasis data, dan tepat sasaran.
