Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, menegaskan pentingnya pengakuan dan ketepatan penyebutan ibu kota kabupaten sebagai bagian fundamental dalam perencanaan pembangunan dan penguatan posisi daerah di tingkat nasional.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Dialog Strategis Nasional 2026 yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Kamis (15/1).
Dialog tersebut mengangkat tema “Ekonomi Biru Indonesia: Menjembatani Kebijakan Nasional dengan Implementasi Daerah.
Menurut Thaher, hingga kini masih sering terjadi kekeliruan di masyarakat maupun media dalam menyebut Kota Langgur sebagai Kota Tual. Padahal, secara administratif, Kota Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara, sementara Kota Tual adalah daerah otonom yang berdiri sendiri.
“Ini bukan sekadar persoalan nama. Ketika ibu kota kabupaten tidak dikenali dengan benar, maka dampaknya bisa meluas pada kesalahan pemahaman publik, terganggunya koordinasi antarlembaga, hingga kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran,” ujar Thaher dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (19/1).
Ia menekankan bahwa pelurusan penyebutan wilayah administratif bukan dimaksudkan untuk meniadakan eksistensi Kota Tual, melainkan untuk memastikan pembangunan berjalan proporsional, adil, dan berbasis data yang benar. Pengakuan terhadap ibu kota kabupaten, kata dia, menjadi fondasi penting dalam perencanaan, penganggaran, serta penguatan identitas daerah.
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa menilai persoalan Maluku Tenggara sebagai contoh penting peran strategis media dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu wilayah. Media, menurutnya, tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga menentukan cara daerah dipahami secara utuh dan akurat.
“Kesalahan narasi bisa berdampak panjang. Karena itu, kolaborasi antara media nasional dan daerah sangat krusial agar informasi yang disampaikan tidak melemahkan posisi administratif suatu wilayah,” kata Teguh.
Dialog tersebut turut melibatkan akademisi dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid. Forum ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi biru tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekuatan komunikasi, keakuratan informasi, dan konsistensi branding wilayah.(TM-01)
