Komisi II DPRD Makuku bersama Perum Bulog menggelar rapat koordinasi untuk membahas strategi penyerapan hasil panen rakyat.
Rapat berlangsung di ruang Komisi II, Kamis (15/1), dengan fokus pada upaya memastikan hasil panen petani lokal dapat terserap secara optimal dengan harga yang layak, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah.
Ambon,TikMalunuNews.com-
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan penyerapan hasil panen benar-benar berpihak kepada petani.
Usai rapat, Irawadi kepada awak media menjelaskan, bahwa saat ini sebagian petani sudah mulai memasuki masa panen tahun 2026, sehingga kehadiran Bulog sebagai perwakilan pemerintah sangat dibutuhkan di tengah masyarakat untuk melakukan penyerapan hasil panen.
Ia menyebutkan bahwa penyerapan dilakukan dengan harga Rp6.500 per kilogram, dengan sejumlah persyaratan, di antaranya masa tanam 95–110 hari serta menjaga kualitas hasil panen.
“Hal ini perlu menjadi perhatian petani agar kualitas tetap terjaga. Jika tidak, dampaknya justru akan merugikan masyarakat Maluku sendiri karena harus kembali menyerap hasil panen dari luar daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irawadi mengungkapkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang menekankan peningkatan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani melalui optimalisasi penyerapan gabah atau beras dalam negeri.
Dimana terget pengadaan nasional juga mengalami peningkatan, dari sebelumnya sekitar 3 juta ton menjadi 4 juta ton, sehingga diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak, termasuk Bulog, dalam melakukan pembelian hasil panen serta mengatasi berbagai kendala di lapangan.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan dukungan lintas sektor, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan, terutama dalam hal distribusi antar pulau.
Menurutnya, kondisi cuaca ekstrem pada musim timur, seperti gelombang tinggi dan angin kencang yang biasanya terjadi antara Oktober hingga Februari, turut memengaruhi distribusi dan penyerapan pangan.
“Ke depan, kami akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menangani persoalan pangan ini secara serius dan terintegrasi, demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Maluku,” pungkasnya.(TM-01)
