Ambon,TikMalukuNews.com- Tantangan geografis tak menghalangi Maluku Tengah (Malteng) untuk berinovasi di sektor pendidikan.
Justru, praktik transformasi pendidikan dasar yang diterapkan di wilayah kepulauan ini menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Sebanyak 27 peserta Post-Course Workshop bertajuk “Governance and Public Policy Making for Subnational Governments” melakukan kunjungan belajar ke SDN 216 dan SDN 202 di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (27/1).
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari kebijakan dan praktik pendidikan yang berhasil diterapkan di daerah dengan kondisi geografis menantang, khususnya wilayah kepulauan dan terpencil.
Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, meliputi Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Kalimantan Utara, serta enam provinsi di Tanah Papua. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang didukung Australia Awards in Indonesia (AAI) dan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti, meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan, serta mendorong inovasi dalam pelayanan publik.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama peningkatan mutu pendidikan di daerahnya.
Dengan luas wilayah mencapai 275.907 kilometer persegi—sekitar 95,8 persen di antaranya merupakan lautan—pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan besar.
“Maluku Tengah memiliki 395 SD dan 45 MI yang melayani lebih dari 47 ribu siswa dengan dukungan 4.139 guru. Tantangan kami meliputi distribusi guru yang belum merata, keterbatasan akses teknologi, serta peningkatan kualitas pembelajaran,” ujar Zulkarnain.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia), perguruan tinggi, Kementerian Agama, balai teknis pendidikan, serta komunitas lokal.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah memperluas akses internet di sekolah-sekolah melalui kerja sama dengan lembaga regional dan penyedia layanan satelit, seperti Starlink, agar sekolah di wilayah pegunungan dan kepulauan dapat terhubung secara digital.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp4,5 miliar untuk program pelatihan guru berkelanjutan.
Program ini difokuskan pada peningkatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Melalui Instruksi Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB), guru didorong untuk menyusun pembelajaran berbasis asesmen secara rutin melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).
Dampak dari kebijakan tersebut mulai dirasakan. Akses internet kini menjangkau sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), membuka peluang pembelajaran digital serta kolaborasi antar sekolah.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun tercatat meningkat, sementara capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, khususnya pada aspek literasi dan numerasi siswa sekolah dasar, menunjukkan tren yang positif.
Para peserta workshop mengapresiasi praktik kebijakan pendidikan di Maluku Tengah.
Mereka menilai pendekatan kolaboratif yang berpijak pada data dan konteks lokal menjadi pembelajaran penting yang dapat direplikasi di daerah masing-masing guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar.(TM-01)
