AMBON,TikMalukuNews.com – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Maluku menyampaikan sejumlah persoalan dan rekomendasi strategis terkait pengembangan sektor perikanan Maluku kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Penyampaian rekomendasi tersebut dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di Perum Perikanan Galala, Ambon, Selasa (11/8/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari kegiatan survei lapangan Kementerian PPN/Bappenas bersama EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF) terkait pengembangan rantai dingin perikanan dalam mendukung implementasi Ekonomi Biru Indonesia.
Didampingi tiga Staf, Ketua HNSI Cabang Maluku, Noaf Rumauw, mengatakan Maluku memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi biru nasional karena karakter wilayahnya sebagai provinsi kepulauan dengan aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan.
Namun, besarnya potensi produksi perikanan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan bagi nelayan. Salah satu persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan dan belum terintegrasinya sistem rantai dingin atau fisheries cold chain, mulai dari tingkat nelayan hingga pasar.
HNSI menilai persoalan rantai dingin di Maluku bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan cold storage. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum terhubungnya seluruh mata rantai, mulai dari proses penangkapan, penanganan hasil tangkapan, pendaratan, pengumpulan, penyimpanan, transportasi, pengolahan hingga pemasaran.
Karena itu, HNSI mendorong agar pembangunan infrastruktur perikanan dilakukan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan Maluku.
Dalam rekomendasinya, HNSI mengusulkan pengembangan Integrated Fisheries Cold Chain Maluku, yang menghubungkan fasilitas di tingkat nelayan, sentra pendaratan, hub regional hingga pasar domestik dan internasional.
Pada tingkat nelayan, infrastruktur yang dibutuhkan antara lain ice box, insulated fish box, ketersediaan es, fasilitas pencucian, sarana penanganan yang higienis serta small chilling unit. Sementara di sentra pendaratan diperlukan ice plant, ice storage, chilling room, mini cold storage, area sortasi, fasilitas penimbangan dan sanitasi.
Untuk hub regional, HNSI merekomendasikan pembangunan cold storage, blast freezer, unit pengolahan, pusat distribusi, transportasi berpendingin atau reefer transport, serta dukungan sistem digital.
HNSI juga menekankan prinsip “Right Facility, Right Location, Right Capacity” dalam pembangunan infrastruktur rantai dingin. Artinya, jenis fasilitas harus sesuai dengan karakter komoditas, lokasi harus berada di titik yang dekat dengan sumber produksi atau simpul distribusi strategis, sedangkan kapasitas harus disesuaikan dengan volume produksi dan pola musim.
Selain pembangunan infrastruktur, HNSI mendorong penerapan skema pembiayaan berlapis melalui kolaborasi pemerintah, swasta, BUMN dan koperasi nelayan.
Pemerintah diharapkan mendukung penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, jalan dan fasilitas pelabuhan. Sementara sektor swasta dapat berperan dalam investasi cold storage, pengolahan, transportasi dan teknologi. BUMN juga dapat berperan sebagai anchor investor maupun operator.
Di sisi lain, koperasi nelayan didorong menjadi bagian penting dalam sistem bisnis, terutama dalam mengagregasi hasil tangkapan dan menyediakan bahan baku. Dengan demikian, nelayan tidak hanya berperan sebagai pemasok hasil perikanan, tetapi juga dapat menikmati nilai tambah dari rantai usaha tersebut.
HNSI turut mengusulkan sejumlah insentif, di antaranya insentif energi bagi fasilitas yang melayani nelayan, kemudahan investasi dan perizinan, pembiayaan berbunga rendah untuk koperasi, dukungan sertifikasi dan peningkatan standar keamanan pangan, serta insentif bagi investor yang membangun kemitraan dengan koperasi nelayan.
Untuk memperkuat koordinasi, HNSI mengusulkan pembentukan Maluku Fisheries Cold Chain Forum (MFCCF) sebagai wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan tanpa harus membentuk struktur birokrasi baru.
Forum tersebut diharapkan dapat menyatukan data produksi, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, menentukan prioritas lokasi, memfasilitasi investasi, menghubungkan nelayan dengan pasar, mengoordinasikan program pemerintah, mendukung proses sertifikasi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
HNSI Cabang Maluku juga menegaskan kesiapannya menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat nelayan. HNSI dapat membantu menyediakan informasi mengenai sentra pendaratan, pola produksi, kebutuhan es, musim penangkapan, hambatan transportasi hingga akses pasar.
Melalui rekomendasi tersebut, HNSI berharap pengembangan rantai dingin perikanan Maluku tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan.
Menurut HNSI, keberhasilan pembangunan cold chain harus diukur dari kemampuan menjaga mutu hasil tangkapan, mengurangi kehilangan hasil, menekan biaya logistik, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan nelayan.
HNSI Cabang Maluku menyatakan siap mendukung proses pengembangan Integrated Fisheries Cold Chain Maluku yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan, sejalan dengan agenda pembangunan Ekonomi Biru Indonesia.(TMN-01)
