MALRA, TikMalukuNews.com — Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhammad Thaher Hanubun, meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Thaher saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (3/6/2025). Forum ini menjadi bagian dari proses penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.
Bupati menekankan, setiap rencana kerja perangkat daerah harus mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Karena itu, penyusunan Renja tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterpaduan antarorganisasi perangkat daerah.
“Forum ini harus mampu menerjemahkan arah kebijakan daerah ke dalam rencana kerja perangkat daerah. Konsistensi perencanaan harus dijaga agar pembangunan daerah berjalan optimal,” kata Thaher.
Ia juga mengingatkan perangkat daerah agar menyusun program secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Menurutnya, banyaknya kegiatan bukan menjadi ukuran keberhasilan apabila tidak memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.
“Distribusi kegiatan tidak perlu banyak. Yang penting, fokus dan terarah sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada,” ujarnya.
Dalam penyusunan program yang berkaitan dengan intervensi sosial maupun pemberdayaan masyarakat, Thaher meminta perangkat daerah menggunakan data yang valid sebagai dasar penentuan sasaran.
Ia menilai ketepatan data menjadi faktor penting agar kebijakan, bantuan maupun program pemberdayaan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Data sasaran harus andal agar tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan atau program pemberdayaan,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Bupati berharap perangkat daerah dapat membangun kesamaan persepsi dan menghasilkan rancangan kerja yang lebih terarah. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan program pembangunan menjawab persoalan sekaligus kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara.
Ia juga meminta hasil pembahasan forum tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat nyata serta memperkuat kualitas pelayanan pemerintah daerah.
